kjlkajsd lkjald

DETAIL THESIS

AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT BERDASARKAN AKTA NOTARIS YANG KECAKAPAN BERTINDAK PARA PIHAKNYA MENGACU PADA UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH


Oleh : MISKA ZULIANTI GOMA | -
Bidang Ilmu : Kenotariatan | Tahun Penelitian : 2014

Download THE SALE AND PURCHASE AGREEMENTS MADE BY NOTARIAL DEEDS OF WHICH THE FULL LEGAL CAPACITY OF THEIR PARTIES REFER TO THE POSITION OF NOTARY AS A BASIS FOR THE REGISTRATION OF TRANSFER OF RIGHTS TO LAND
Download THE SALE AND PURCHASE AGREEMENTS MADE BY NOTARIAL DEEDS OF WHICH THE FULL LEGAL CAPACITY OF THEIR PARTIES REFER TO THE POSITION OF NOTARY AS A BASIS FOR THE REGISTRATION OF TRANSFER OF RIGHTS TO LAND


ABSTRAK

Kecakapan bertindak adalah salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keberadaan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menentukan 18 (delapan belas) sebagai syarat kecakapan bertindak para pihak dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Akta PPJB) menimbulkan implikasi hukum dalam praktik pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat berdasarkan Akta PPJB dan Kuasa Menjual. Karena AJB yang dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan, syarat kecakapan bertindaknya mengacu kepada SK Mendagri No.Dpt.7/539/7.77 Tentang Dewasa Hukum (SK Mendagri No.Dpt.7/539/7.77) yakni 21 (duapuluh satu) tahun untuk golongan non pribumi dan 19 (sembilan belas) untuk golongan pribumi. Sehingga terjadi konflik norma antara SK Mendagri No.Dpt.7/539/7.77 dengan UUJN. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian tesis ini adalah: Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan Akta PPJB dan Kuasa Menjual yang kecakapan bertindak para pihaknya mengacu kepada UUJN sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah dan akibat hukum AJB yang dibuat berdasarkan Akta PPJB dan Kuasa Menjual yang kecakapan bertindak para pihaknya mengacu kepada UUJN. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berangkat dari adanya konflik norma antara SK Mendagri No.Dpt.7/539/7.77 dan UUJN yang mengatur mengenai kecakapan bertindak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara teoritis ketentuan kecakapan bertindak yang diatur dalam SK Mendagri No.Dpt.7/539/7.77 Tentang Dewasa Hukum dikesampingkan, karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN yang kedudukannya lebih tinggi. Akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan pada Akta PPJB dan Kuasa Menjual yang kecakapan bertindak para pihaknya mengacu kepada UUJN adalah sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan.


Kata Kunci: Kecakapan Bertindak, Akta Notaris, Perdaftaran Peralihan Hak Atas Tanah


ABSTRACT

The full legal capacity is one of the requirements of the validity of an agreement that provided for in the Article 1320 of the Civil Code. The existence of Paragraph (1) of Article 39 of Law No.2 Year 2014 on the Amendment of Law No.30 Year 2004 concerning the Position of Notary which determines the age of at least 18 years old as the regulation of serving the full legal capacity creates legal implications in the practice of making the Sale and Purchase Agreements made under the Deed of Sale and Purchase Agreement and the Selling Power of Attorney. Because the Sale and Purchase Agreements is used as the basis of registration of transfer of rights to land in the Land Affairs Office, the regulation of its full legal capacity shall be governed by The Ministerial Decree of Home Affairs No.Dpt.7/539/7.77 about The Full Legal Capacity i.e. 21 years old for non-indigenous groups and 19 years old for indigenous groups. On the other hand, the Deed of Sale and Purchase Agreements which is the legal basis of the making of the Sale and Purchase Agreements determines the full legal capacity of the parties is 18 years old as stipulated in the Law of the Position of Notary. Based on the above matters, then the problem which will be investigated in the research of this thesis are: the Sale and Purchase Agreements which is made based on the Deed of Sale and Purchase Agreement and the Selling Power of Attorney of which the regulation of its full legal capacity of the parties refers to the Law of the Position of Notary used as the basis of registration of transfer of rights to land and the legal implications of the Sale and Purchase Agreements which is made based on the Deed of Sale and Purchase Agreement and the Selling Power of Attorney of which the regulation of its full legal capacity of the parties refers to the Law of the Position of Notary. The research is a normative legal research. The study is based on a conflict of norms between the Ministerial Decree of Home Affairs No.Dpt.7/539/7.77 and the Law of the Position of Notary about The Full Legal Capacity. Based on a theoretical perspective the results of research show that the provisions set out in the Ministerial Decree of Home Affairs No.Dpt.7/539/7.77 about The Full Legal Capacity can be ruled out, because it is in contrary to the provisions stipulated in the Law of the Position of Notary which has higher legal position. Therefore, the legal consequences of the Sale and Purchase Agreements made based on the Deed of Sale and Purchase Agreement and the Selling Power of Attorney of which the full legal capacity of its parties refers to the Law of the Position of Notary is valid by law so it can be used as the legal basis of registration of transfer of rights to land in the Land Affairs Office.


Keywords: Full Legal Capacity, Notarial Deed, Registration of Transfer of Rights to land