kjlkajsd lkjald

DETAIL THESIS

HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP KEANGGOTAAN DPR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA


Oleh : STEVANUS EVAN SETIO | -
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum | Tahun Penelitian : 2013

Download THE RIGHT TO RECALL OF POLITICAL PARTIES TOWARD MEMBERSHIP OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN THE INDONESIAN STATE SYSTEM


ABSTRAK

Hak recall partai politik adalah suatu penarikan kembali atau pemberhentian seseorang dalam masa jabatannya dari keanggotaan DPR oleh partai politik. Ketika hak recall diberikan kepada partai politik, maka partai politik dapat merecall anggotanya dengan alasan anggota tersebut melanggar AD dan ART partai. Ketika seseorang diberhentikan sebagai anggota partai politik berarti secara serta merta diberhentikan sebagai anggota DPR. Hak recall partai politik ini cenderung didasarkan atas pertimbangan politis semata, apabila partai politik menganggap anggotanya yang mengemban keanggotaan DPR bertindak diluar garis kebijakan partai politik. Pembahasan dititikberatkan pada kesesuaian hak recall partai politik terhadap anggota DPR dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan konsekuensi yuridis hak recall apabila tetap dipertahankan berada ditangan kekuasaan partai politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan secara normatif dengan mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan hukum perwakilan politik di Indonesia. Penelitian ini ditemukan bahwa hak recall partai politik tidak sesuai dengan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis warga negara, kedudukan yang sama di depan hukum, dan perlindungan hak-hak dasar manusia oleh konstitusi. Jika hak recall dipertahankan di tangan partai politik, maka konsekuensi yuridisnya dibatasi hak politik dan kewajiban sebagai anggota DPR tersebut sepanjang periode masa jabatannya, serta tidak ada jaminan kemandirian bagi anggota DPR yang sesuai dengan panggilan hati nurani dalam menyuarakan aspirasi rakyat serta kredibilitasnya sebagai pejabat publik.


Kata Kunci: Hak Recall, Partai Politik, DPR.


ABSTRACT

The right to recall of political parties is a recall or dismissal of someone tenure of membership at the House of Representatives by political parties. When political parties have the right to recall, then they have the legal power to recall their members at any time when they deemed violate regulations of the political parties concerned. When somebody is dismissed as a member of a political party it automatically means his or her dismissal as a member of House of Representatives. The right of a political party to recall tends to be politically motivated when the political party concerned deems it members act beyond it policy guidelines. This study emphasizes on the suitability of the right to recall a member of House of Representatives to the principles of consitutional democracy and its legal consequences if the right remains in the hand of political party. This research is a normative legal research. It aims at pursuing normative explanation by identifying and analyzing legal weaknesses of political representation in Indonesia. This research finds that the right of political parties to recall is not suitable with principles of constitutional democratic state, c.q. principles of protection of citizen’s democratic rights, equality before the law, and constitutional protection of human rigths. If the right to recall remains in the hand of political parties then the legal consequences shall be to limit someone political right and obligation as member of House of Representatives during his or her terms of office and no guarantee of independency of House of Representatives members pursuant to their consience in voicing the aspirations of the people and its credibility as a public official.


Keywords: The Right To Recall, Political Party, House of Representatives.