Monthly Archives: May 2015

Wiratanaya: ” Model Rantai Nilai Komoditas Daging Sapi Berbasis Masyarakat di Bali “

Jumat, 29  Mei 2015. Program Pascasarjana kembali mengadakan sidang terbuka Promosi Doktor atas nama Promovendus drh. Gede Nyoman Wiratanaya, M.Agb, dari Program Doktor Ilmu Pertanian dengan disertasinya yang berjudul ” Model Rantai Nilai Komoditas Daging Sapi Berbasis Masyarakat di Bali “. Acara sidang ini dipimpin oleh Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K).

IMG_0890 Penyerahan Sertifikat oleh Promotor kepada Promovendus

Dalam disertasinya dinyatakan bahwa  Pengembangan agribisnis perlu memperhatikan isu-isu pembangunan terkini (Kolopaking, 2012). Berbagai kebijakan, strategi, program pembangunan pertanian dan perdesaan dalam bentuk kegiatan konservasi daya dukung sumberdaya lokal dalam meraih peluang yang ada, baik pada tingkat lokal maupun nasional merupakan altematif solusi yang cerdas. Perubahan pola konsumsi pangan di Indonesia dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan masyarakat, urbanisasi, pertumbuhan penduduk (Ambarawati, 2003). Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan dalam perkembangan produksi agribisnis peternakan di Indonesia (FAO, 2014). Tingkat konsumsi daging masyarakat saat ini mencapai 2,56 kg per kapita per tahun 2014, atau meningkat 8,5 dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 2,36 kg per kapita/tahun (APFINDO, 2014).

Provinsi Bali dikenal karena perkembangan sektor pariwisata yang semakin maju. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi wisatawan, daging sapi beku (frozen) dan daging sapi dingin (chilling) diimpor dari luar Bali. Daging sapi impor ini bersaing signifikan dengan daging sapi lokal di sektor pariwisata. Rata-rata sekitar 1.843.885 kg daging sapi beku diimpor per tahun ke Bali (Disnakkeswan Bali, 2014). Importasi daging sapi tersebut masih diikuti dengan perdagangan sapi hidup (live cattle) ke luar Bali. Data Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun 2014 menunjukkan bahwa sekitar 86.303 ekor (2012), 58.172 ekor (2013), dan 48.390 ekor (2014) sapi yang dihasilkan di Bali dipasarkan ke luar Bali khususnya wilayah Jabodetabek, sebagai sentra konsumen terbesar daging sapi di Indonesia (Windia, 2014; Disnakkeswan Bali, 2014). Hal tersebut sangat mempengaruhi tataniaga dan nilai tawar/daya saing petani-peternak (Wiratanaya ef al., 2015). Industri pengolahan daging sebagai lokomotif produksi harus dibina dengan baik dalam rangka memilih sistem produksi komoditas daging berkualitas. Kebutuhan strategi oleh pemerintah setidaknya berdampak pada sistem peternakan rakyat dan berbasis pada masyarakat (community based) sebagai tulang punggung produksi di dalam negeri. Bisnis petani-peternak harus menguntungkan sehingga ada jaminan bagi keberlanjutannya (sustainable) (PIala dan Jablonsky, 2001; Chen el al., 2008).

IMG_0896 Promovendus foto bersama dengan Pimpinan Sidang, Promotor, Kopromotor dan Tim Penguji setelah sidang selesai

Menjadi sangat penting dan mendesak merancang penelitian yang didasarkan atas tuntutan terhadap originalitas melalui proses analitik jejaring sistem. Untuk mengindentifikasi dan menetapkan prioritas tersebut dibutuhkan pengalaman dan pengetahuan para pakar dan pengambil keputusan. Rancangan sistem akan memungkinkan keputusan dapat dibuat atas dasar interaksi serentak ke dalam suatu susunan elemen-elemen fungsional terhadap ekspansi pasar daging sapi domestik yang melibatkan masyarakat dan lembaga social enterprise (Kolopaking, 2014; Kolopaking et al.,2014). Sehingga dalam penelitian ini perlu suatu kebijakan dan metode yang berkelanjutan (sustainable), mengarah pada hasil saling menguntungkan (win-win benefits. Pada beberapa literatur dan penelitian win-win benefit disebut business models (Becx el al., 2011 dalam Ambarawati, 2012).

Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah (1) untuk memilih sistem produksi daging sapi terbaik yang telah mempertimbangkan kepatutan BOCR (benefits, opportunities, costs dan risks) di Bali; (2) menguji stabilitas pilihan sistem produksi daging sapi terbaik tersebut, pada level BOCR dan kriteria kontrol; serta (3) mcm buat model rantai nilai berbasis masyarakat untuk daging sapi yang melibatkan lembaga social enterprise pada sentra produksi di perdesaan Bali. (pps.unud/IT)

Yudisium ke 78 periode II tahun 2015

IMG_0794 Pengalungan Mendali oleh Direktur Pascasarjana

Pada Rabu, 27 Mei 2015 Pascasarjana Universitas Udayana menggelarkan Yudisium ke 78 periode II tahun 2015 yang bertempat Gedung Pascasarjana Universitas Udayana. Beberapa program studi doktor dan magister program Pascasarjana Universitas Udayana telah berhasil menamatkan sejumlah 185 orang calon wisudawan yang terdiri dari/atas 22 orang doktor dan 163 orang magister dan dilepas oleh Ibu Direktur Pascasarjana Universitas Udayana Prof.Dr.dr.A.A. Raka Sudewi,Sp.S(K).

Prestasi akademik yang telah dicapai oleh para calon wisudawan pada periode kedua ini mulai dari Program Magister: 25 orang (15.34%) dinyatakan lulus dengan predikat Cum Laude atau dengan pujian, dan dari 25 orang tersebut tiga orang diantaranya memiliki Indeks Prestasi Akademik tertinggi, yaitu :

  1. Dewa Ayu Diyah Sri Widari, A.Par dengan IP kumulatif: 4,00 dari program studi Magister Kajian Pariwisata
  2. Luh Sri Astuti, S.Kom dengan IP kumulatif: 4,00 dari program studi Magister Kajian Pariwisata
  3. I Gusti Agung Ngurah Iriandhika Prabhata, SH, dengan IP kumulatif: 3,95 dari program studi Magister Ilmu Hukum
IMG_0824 Direktur foto bersama calon wisudawan dengan nilai tertinggi

Selanjutnya dari 22 orang program studi doktor yang telah berhasil menyelesaikan studinya pada periode ini, 5 orang (23.81%) dinyatakan lulus dengan predikat Cum Laude atau dengan pujian dan dari 5 orang tersebut tiga orang diantaranya memiliki Indeks Prestasi Akademik tertinggi, yaitu:

  1. Dr. dr. I Gusti Lanang Sidiartha, Sp.A(K), dengan IPK 3,88 dari Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran
  2. Dr. I Ketut Ginantra, S.Pd.M.Si, dengan IPK 3,88 dari Program Studi Doktor Ilmu Peternakan
  3. Dr. Dra. Ngurah Intan Wiratmini, M.Si, dengan IPK 3,87 dari Program Studi Doktor Ilmu Peternakan

Pada periode ini mahasiswa program magister yang berhasil menyelesaikan studinya sebanyak 163 orang, diantaranya 86 orang (52,76%) adalah calon wisudawan laki-laki, dan 77 orang (47,24%) adalah calon wisudawan perempuan. Sedangkan untuk mahasiswa program studi doktor sebanyak 22 orang. Diantaranya 13 orang (52,76 %) calon wisudawan laki-laki, dan 9 orang (47.24%) adalah calon wisudawan perempuan.Sampai saat ini Program Pascasarjana Universitas Udayana telah berhasil menamatkan 5.608 orang magister dan 442 orang doktor. Sedangkan jumlah mahasiswa yang tercatat masih aktif kuliah di berbagai program studi yang ada di program pascasarjana sampai saat ini adalah 2.751 orang mahasiswa yang sedang menempuh program magister dan 608 orang yang sedang menempuh program doktor.(pps.unud/IT)

Unud dan Yamaguchi University Gelar Seminar Bersama

YU Prof. T. Tanaka (Meja Depan Paling Kanan), Prof. Budiarsa Suyasa (Meja Depan Nomor 2 dari Kanan) dan Prof. Shinji (Meja Depan Nomor 2 dari Kiri) pada saat pembukaan seminar, Senin 25/5/15.

1st Unud and YU Collaboration Seminar on Application of Satellite Remote Sensing Technologies for Disaster Management and Environment digelar di Gedung Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar Senin (25/05/15), kemarin. Acara tersebut terselenggara atas kerjasama CReSOS Unud dan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan (PSMIL) Program Pascasarjana Universitas Udayana. Selengkapnya…

Jimmy: ” Konsep Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan “

IMG_0523mini Promosi Doktor Jimmy Zeravianus Usfunan,SH.,M.H, dari Program Ilmu Hukum

Senin, 25  Mei 2015. Program Pascasarjana kembali mengadakan sidang terbuka Promosi Doktor atas nama Promovendus Jimmy Zeravianus Usfunan,SH.,M.H, dari Program Doktor Ilmu Hukum dengan disertasinya yang berjudul ” Konsep Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan “. Acara sidang ini dipimpin oleh Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K).

Dalam disertasinya dinyatakan bahwa  adanya beberapa pemikiran terkait dengan judul penelitian ini, yaitu:

Pertama, istilah “pemerintahan” dalam hal ini menekankan pada fungsi atau urusan penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan pemikiran teoritis dari Hans Kelsen’ yang menekankan kekuasaan negara pada 2 fungsi yakni legislasi dan eksekusi. Berdasarkan pemikiran ini maka pembentukan undang-undang dan peraturan daerah tidak dapat dilepaskan dalam penyelenggaraan urusan “Pemerintahan”. Argumentasi tersebut diperkuat bila melihat Bab III Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu istilah “Pemerintahan” disini bersentuhan dengan pembentukan undang-undang dan peraturan daerah, sebagai dasar tindakan hukum dalam penyelenggaraan tugas pemerintah (penerapannya).

Kedua,     peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini dibatasi hanya dalam ruang lingkup undang-undang, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

IMG_0534 Penyerahan Sertifikat kepada Promovendus

Pasal 28 Dayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) menentukan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ketentuan tersebut memberikan makna, bahwa konstitusi’ menghendaki kepastian hukum yang mengandung nilai keadilan dalam suatu peraturan. Karenanya, peraturan perundang-undangan dibawahnya wajib menjamin hal tersebut. Sebab, memperoleh kepastian hukum menjadi hak asasi manusia (HAM) setiap orang, yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sesuai Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945. Apalagi, Pasal 28 I ayat (5) UUD NRI 1945, menentukan negara hukum demokratis, berimplikasi pada jaminan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Secara harafiah dari rujukan ketentuan diatas, memiliki makna bahwa tidak boleh lagi ada aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Akan tetapi secara empirik masih banyak undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Dengan demikian eksistensi penelitian disertasi ini juga, mencari suatu pemikiran guna menghasilkan perundang-undangan yang baik dalam artian menjamin kepastian hukum. Terdapat 159 Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sejumlah ketentuan dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif dirasa tidak adil sebab tidak memberikan kepastian hukum. Ketidak pastian hukum disebabkan dengan adanya konflik norma baik terhadap ketentuan lebih tinggi, sederajat atau antar pasal dan kekaburan norma. Dari perspektif kepastian hukum eksistensi undang-undang ini, berdampak negatif dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dalam arti penerapan undang-undang dan peraturan daerah. Apalagi, peraturan perundang-undangan merupakan muara dari tindakan pemerintah, sebagaimana asas legalitas.

 Selain undang-undang, peraturan daerah juga dikedepankan dalam penelitian ini. Peraturan daerah (perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Oleh karena itu Perda dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. akan tetapi secara realita, total pembatalan Perda yang telah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sejak 2002 s/d 2009 yakni 2246 Perda’ menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hirarki. Klasifikasi peraturan daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, dikarenakan konflik norma ini merupakan bentuk aturan yang tidak pasti. Dalam Tribunnews.com” Mendagri mengatakan telah membatalkan 173 Perda dari 3000 Perda di tahun 2012.

Penelitian ini bertujuan, melakukan analisa dan penemuan terhadap konsep kepastian hukum, serta urgensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, Melakukan analisa dan penemuan terhadap konsep kepastian hukum dari kajian filosofis dan teoritik, Melakukan analisa dan penemuan terhadap urgensi konsep kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah, Melakukan analisa tentang urgensi konsep kepastian hukum dengan penerapan undang-undang dan peraturan daerah. (pps.unud/IT)

Pengumuman Hasil Seleksi Program Pascasarjana, Dokter Spesialis dan Profesi 2015


P E N G U M U M A N
Nomor :  3155/UN14/PP.00.03/2015
TENTANG
HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM PROGRAM PROFESI DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Rektor Universitas Udayana telah menetapkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Profesi dan Pascasarjana Universitas Udayana Semester Ganjil  Tahun Akademik 2015/2016, sebagai berikut:

  1. Daftar Nama Hasil Seleksi
  2. Informasi Jadwal Registrasi Mahasiswa Baru
  3. Daftar Biaya Masing-masing Prodi
  4. Panduan Pembayaran di Bank BNI

Seminar Hasil Penerima Beasiswa PKPI (Sandwich-like) Tahun 2014

Direktur PPs Unud Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) menerima Kasubdit Kualifikasi Dikti Bapak Ridwan bersama Tim Reviewer dalam seminar hasil penerima beasiswa PKPI 2014

Denpasar, 22 Mei 2015. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan kegiatan seminar hasil PKPI (Sandwhich-like) di Program Pascasarjana Universitas Udayana(Unud). Kegiatan ini di buka oleh Bapak Ridwan selaku Kasubdit Kualifikasi Ditjen Dikti didampingi oleh Prof. Made Sudiana Mahendera, Ph.D selaku Asisten Direktur II Program Pascasarjana. Sebelumnya tim dari Ditjen Dikti disambut oleh Direktur Prof. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) beserta pimpinan di Program Pascasarjana Unud.

Bapak Ridwan membuka Seminar Hasil penerima beasiswa (PKPI) Sandwich-like

Menurut Bapak Ridwan, Beasiswa Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (Sandwich-like) ke Luar Negeri merupakan salah satu bentuk kontribusi dosen di tingkat internasional adalah melalui publikasi karya ilmiah dalam jurnal yang bertaraf internasional. Guna menghasilkan publikasi tersebut dipandang perlu untuk melakukan penguatan pascasarjana dalam negeri, dengan menerapkan model pencangkokan/magang ke beberapa pembimbing bertaraf internasional di Luar Negeri (sandwich-like).

Dalam seminar ini sebanyak lima orang mahasiswa S3 penerima beasiswa Sandwich-like tahun 2014 mempresentasikan hasil dari kegiatannya selama mengikuti program PKPI ini yaitu: Dyanasari (Australia), Sri Ratnawati (Italia), Rahmat Sewa Suraya (Belanda), Yohanes Kristianto (Jerman), dan Suroyo (Italia). Tim seminar hasil ini dinilai oleh dua orang Tim Reviewer Dikti yaitu Prof. Dr. C. Hanny Wijaya dan Dr. John I. Pariwono. Kegiatan seminar ini berlangsung dengan baik dan masing-masing peserta mengikuti dengan seksama sampai acara ini berakhir. (pps.unud/IT)

Mustaman: ” Ritual MONSEHE pada Etnik Culambacu di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara”

foto Promosi Doktor Mustaman,S.SOS.,M.Si dari Program Studi Kajian Budaya

Jumat, 22  Mei 2015. Program Pascasarjana kembali mengadakan sidang terbuka Promosi Doktor atas nama Promovendus Mustaman,S.SOS.,M.Si, dari Program Doktor Kajian Budaya dengan disertasinya yang berjudul “Ritual MONSEHE pada Etnik Culambacu di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara”. Acara sidang ini dipimpin oleh Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A.

Dalam disertasinya dinyatakan bahwa  Pada era globalisasi perubahan dan eksistensi kebudayaan lokal merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti. Fenomena di atas menjadi menarik karena di satu sisi manusia pencipta budaya, tetapi di sisi lain manusia merupakan produk budaya. Keterkaitan yang erat dari kedua hal di atas memberikan bukti bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa budaya, betapapun primitifnya, sebagaimana pada kehidupan etnik Culambacu. Kehidupan berbudaya merupakan ciri manusia yang akan terus hidup sepanjang zaman dan tidak dapat dimusnahkan. Atas dasar anggapan tersebut, maka ritual monsehe menjadi penting dikaji dengan fokus masalah (1) bagaimana bentuk ritual monsehe, (2) ideologi apa yang ada dibalik ritual monsehe, dan (3) apa makna yang terkandung dalam ritual monsehe. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sebagai landasan analisis, digunakan teori struktural fungsional, teori semiotik, dan teori hegemoni. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Berdasarkan telaah dan metode analisis di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk ritual monsehe sebagai berikut : pertama ritual monsehe tolak bala (monsehe ini ‘a), ritual monsehe dalam penyelesaian konflik, ritual monsehe dalam perselingkuhan (umo ‘api), ritual monsehe pada upacara kematian, ritual monsehe dalam pengobatan. Dalam pelaksanaan ritual tersebut, masing-masing memiliki spesifikasi tersendiri dalam aspek waktu, tempat, aktor, bahasa, dan sarana yang digunakan. Isi pesan yang terkandung dalam perangkat simbolis pada ritual monsehe mengandung makna yang saling terkait. Kedua, ritual monsehe selain berfungsi untuk pengobatan dan pencegahan bencana juga mengandung beberapa ideologi di dalamnya, yang terbagi dalam dua bagian, yakni ideologi kosmologi dan ideologi religius. Ideologi kosmologi terkait dengan konsepsi etnik Culambacu tentang penciptaan alam semesta dan manusia, sedangkah ideologi religius terkait dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Ketiga totalitas ritual monsehe yang dipraktikkan etnik (‘ulambacu terakumulasi dalam bentuk simbol-simbol yang urat makna, yakni makna religius, makna keharmonisan, makna pendidikan, makna identitas, makna pengendalian sosial, dan makna solidaritas. Walaupun sarat makna dalam era globalisasi, eksistensi ritual monsehe belakangan ini mengalami kendala dan tekanan eksternal dengan kelompok Islam ekstrem atas nama ideologi lslam mainstream yang mendasarkan pada kebenaran tunggal dan menolak tradisi lokal ritual monsehe karena dianggap mengandung ajaran animisme yang bersifat syirik, musryik, dan sesat. Selain itu, pengetahuan dan teknologi, informasi dan modernitas yang melanda etnik Culambacu juga menjadi kendala. Kondisi yang demikian mengidentifikasi bahwa proses hegemoni dan dominasi ideologi lslam mainstream dan modernisasi terhadap tradisi lokal ritual monsehe etnik Culambacu di Sulawesi Tenggara menjadi semakin intensif. (pps.unud/IT)

Konferensi Nasional II “Karekteristik Hukum Perikatan Indonesia: Menuju Pembaharuan Hukum Perikatan Nasional”

Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum bersama-sama dengan Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Univeristas Udayana bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) melaksanakan Konferensi Nasional II bertempat di Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan tema “Karekteristik Hukum Perikatan Indonesia: Menuju Pembaharuan Hukum Perikatan Nasional”. Selengkapnya…

Studi Pemulihan Layanan Bagi Wisatawan Yang Berkunjung Ke Bali